Pemkab Tuba Mengadakan Secara Virtual Zoom Meeting bersama Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian

Dihadiri oleh : Asisten 2, Kabag adbang, kasubag adbang.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementrian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diselenggarakan secara daring , virtual zoom meeting

Proyek Strategi Nasional (PSN )

Pada  esensinya PP 42 tahun 2021 ini

Adalah  kemudahan yang di berikan badan usaha untuk semaksimal mungkin,  untuk dapat ikut berperan aktif dalam mendukung project strategis nasional

Dalam PP 42 kontruksinya mirip dengan siklus project, dimulai dengan

Perencanaan, penyiapan, vase transaksi

Sampai vase kontruksi sampai dengan vase penyerahan aset, penanganan dampak sosial, aturan aturan peralihan

Dalam materi yang di berikan berisi materi fasilitas kemudahaan PSN dan pengadaan tanah yang menjadi pokok utama dalam pelaksanaan

Dalam sambutannya serta materi yang diberikan oleh Deputi Seskab bidang perekonomian Satya Bhakti Parikesit tentang kebijakan PSN, PP  ini adalah pelaksanaan dari undang undang cipta kerja, Didalam PP ini Juga ada kemudahan yang diatur,  yang sebelumnya belum pernah diatur di dalam perpres yg lalu dan juga aturan aturan untuk menegaskan kembali apa yang sudah diatur didalam perpres itu sendiri.

Esensi inti agar cepat dapat diimplementasikan sesuai target waktu yang ditetapkan dalam perizinan dll sehingga badan usaha tersebut dalam operasional tidak disibukan dalam hal sifatnya perizinan dll

Ada 6 kawasan yang diprakarsai menjadi kepentingan umum dalam uud cipta kerja yakni

1. Kawasan industri hulu hilir minyak dan gas yang diprakarsai/ dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, atau bumd.

2. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai/ dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, atau bumd.

3. Kawasan industri yang diprakarsai pemerintah yang diprakarsai/ dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, atau bumd.

4. kawasan pariwisata yang diprakarsai/ dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, atau bumd.

5. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai/ dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, atau bumd.

6. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai/ dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, atau bumd

pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lahan, untuk PSN ini.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat guna menekan angka penularan covid 19 khususnya di Tulang Bawang.(***)