Pemprov Lampung Dorong Koperasi Perkuat Hilirisasi Komoditas Lokal
Bandar Lampung –Surya bangkit com– Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Lampung, di Balai Keratun Lt. III, Rabu (22/10/2025).
Gubernur Mirza memaparkan potensi dan tantangan ekonomi Lampung. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 483 triliun dan menempati peringkat ke-4 terbesar di Sumatra, Lampung justru masih menghadapi tantangan pemerataan.
“Pendapatan per kapita Provinsi Lampung ini baru 51 juta atau nomor 7 se-Sumatra, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 10,6 persen,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, akar masalahnya terletak pada belum optimalnya penguasaan tata niaga dan hilirisasi produk. Sebanyak 126% PDRB Provinsi Lampung bersumber dari sektor pertanian dan perkebunan yang nilainya mencapai Rp 150 triliun. Namun, dari angka tersebut, hanya 19% atau sekitar Rp 40 triliun komoditas yang diolah di Lampung.
“Sekitar Rp 100 triliun lebih, komoditas kita keluar dalam bentuk mentah. Kopi Lampung senilai Rp 15 triliun per tahun diekspor sebagai green bean. Padahal, jika di-roast di sini, harganya bisa naik satu setengah kali lipat,” tegasnya.
Ia juga mengilustrasikan persoalan pada komoditas jagung, dimana fluktuasi harga saat panen sering merugikan petani akibat keterbatasan sarana pengeringan (dryer) yang memadai di tingkat desa.
Sebagai solusi strategis, Gubernur Mirza menyebutkan bahwa program Koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi ini, kata Gubernur, dirancang untuk menjadi entitas yang mampu :
1. Mencegah keluarnya komoditas unggulan Lampung dalam bentuk mentah dengan membangun industri pengolahan di tingkat desa.
2. Meningkatkan daya saing dan daya tawar desa terhadap perusahaan dan pasar.
3. Menjadi instrumen stabilisasi harga dengan mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak dan gas.
“Dengan potensi jagung 3 juta ton, jika proses pengeringannya dilakukan oleh koperasi di desa dengan biaya Rp 500 per kg, maka akan ada aliran dana sebesar Rp 1,5 triliun dari kota masuk ke desa. Investasi untuk dryer di setiap desa di Lampung diperkirakan Rp 700 miliar. Itu baru dari jagung, belum lagi dari beras, kopi, kakao, lada, dan lain-lain,” paparnya.
Program Koperasi Merah Putih ini akan diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program strategis daerah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil menyerap 30.000 lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 10%.
Gubernur Mirza dalam penutupnya menekankan pentingnya peran Dekopinwil Lampung sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kelembagaan, pengawasan, dan kapasitas koperasi. Ia juga berpesan agar Muswil ini dapat menghasilkan keputusan yang mendorong kemajuan organisasi, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan semangat gotong royong, inovasi, dan profesionalisme.
“Koperasi, saya yakin, akan menjadi instrumen utama garda terdepan di Provinsi Lampung untuk maju, memperkaya komoditasnya, meningkatkan nilai tambah, dan memakmurkan masyarakat. Mari kita wujudkan Lampung yang lebih maju melalui koperasi yang kuat, mandiri, dan mampu mensejahterakan rakyat,” tutup Gubernur.
Dukungan terhadap penguatan koperasi di Lampung juga datang dari Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang membuka Muswil secara daring. Dalam sambutannya, Menteri mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang termasuk tercepat dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia juga menyampaikan target pemerintah pusat agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di 80.000 desa di Indonesia, termasuk di Lampung, sudah siap operasional pada Maret 2026. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh dari semua pihak di Lampung untuk membantu inventarisasi data dan lahan guna pembangunan gudang, gerai, dan sarana prasarana pendukung operasional koperasi.
“Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menguatkan kembali peran koperasi. Negara hadir untuk mengatur sistem, kultur, dan praktik perekonomian. Kami berharap Lampung menjadi provinsi percontohan,” ujar Menteri Ferry.
Setelah melalui proses musyawarah mufakat, Muswil Dekopinwil Lampung akhirnya secara aklamasi memilih Hipni sebagai Ketua Dekopinwil Lampung periode 2025-2030. (***)
