Rakor Pengendalian Inflasi, Mendagri Tekankan Peran Daerah Dalam Menjaga Inflasi
Bandarlampung —Suryabangkit. Com-– Inspektur Provinsi Lampung Fredy mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Virtual Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dari Ruang Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/04/2024).
Pada pengantarnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kegiatan yang membahas terkait pengendalian inflasi, agar terus dijaga dan dirawat.
Selain itu, juga dilaporkan Perkembangan Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (Maret 2024 terhadap Maret 2023) berada pada angka yang relatif terkendali yaitu 3,05%. Meskipun, angka ini naik dari sebelumnya yakni 2,75%, namun angka ini masih dalam batas toleran karena pemerintah pusat menargetkan 2,5% plus minus 1%, sehingga jaraknya berada antara 2,5%-3,5%.
Namun, untuk Inflasi Bulan ke Bulan perlu diwaspadai, sebab pada bulan Februari-Maret 2024 kenaikannya sangat tinggi yakni di angka 0,52%. Adapun dari Desember 2023-Maret 2024 inflasi berada pada angka 0,93%.
Adapun pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia, Indonesia
berada pada posisi 56 dari 185 negara di dunia dengan angka 5,04% (Diurutkan dari Persentase PDB (y-o-y) tertinggi hingga terendah).
“Angka inflasi nasional kita adalah hasil pekerjaan pemerintah pusat dan hasil pekerjaan akumulasi semua pemerintah daerah. Oleh karena itulah, semua daerah sekali lagi saya menekankan tolong untuk betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tentang Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu Ke-3 April 2024. Dilaporkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi merupakan 2 kelompok dengan andil inflasi paling dominan pada momen Ramadan dan Idul Fitri pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan, pada Ramadan 2024 (belum menggambarkan kondisi akhir Ramadan dan Idul Fitri 2024), kelompok transportasi tidak menjadi 2 kelompok penyumbang andil inflasi paling dominan.
Dipaparkan pula tabel tingkat inflasi beberapa komoditas (Maret 2024), dimana pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas dengan inflasi tertinggi dimulai dari telur ayam ras (inflasi 9,40% dan andil 0,09%), daging ayam ras (inflasi 5,64% dan andil 0,09%), beras (inflasi 2,06% dan andil 0,09%), cabai rawit (inflasi 7,46% dan andil 0,02%), dan bawang putih (inflasi 2,33% dan andil 0,02%).
Sedangkan, pada kelompok transportasi, komoditas dengan inflasi tertinggi dimulai dari tarif jalan tol (inflasi 1,74% dan andil 0.00%), angkutan antar kota (inflasi 0,04% dan andil 0,00%), dan tarif angkutan udara (inflasi -0,97% dan andil -0,01%).
Adapun secara historis, dari 2020-2023 selalu terjadi inflasi pada momen Idul Fitri. Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40%. Sementara, komoditas yang paling sering memberikan andil inflasi pada momen Idul Fitri adalah tarif angkutan udara, daging ayam ras, dan daging sapi.
Beralih ke Indeks Perkembangan Harga, IPH M3 April 2024 berdasarkan data SP2KP (pencatatan tanggal 16 s.d 19 April 2024), menyatakan bahwa secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M3 April mengalami kenaikan dibandingkan pada minggu sebelumnya.
Berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada Minggu Ke-3 April 2024 ini, beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat dan perlu diwaspadai karena terjadi penambahan jumlah Kabupaten/Kota adalah bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan gula pasir.
Di akhir rapat, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa para Kepala Daerah harus bisa membuat program jangka panjang. Peran Kepala Daerah beserta jajarannya harus bisa menjadi nyata, dapat dirasakan, dan diukur keberhasilannya. Serta harus bisa merencanakan kebutuhannya masing-masing dengan baik.
“Teman-teman Kepala Daerah harus bisa membuat program untuk jangka panjangnya. Peran daripada teman-teman Kepala Daerah dan Forkopimda beserta dinasnya, ini harus betul-betul menjadi nyata, dapat dirasakan, dapat diukur keberhasilannya. Peran daerah untuk bisa merencanakan kebutuhannya masing-masing dengan baik, ini yang dimaksud Pak Menteri untuk dipersiapkan,” pungkasnya. (***)
