Pemkab Tubaba Melaksanakan Penandatangan MoU
Tubaba–Suryabangkit com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), dengan sepuluh instansi vertikal yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (31/01/2023).
Penandatangan MoU dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Barat, Zaidirina, dan masing-masing perwakilan instansi vertikal yakni, Kejari, Polres, Kemenag, Imigrasi Kota Bumi, BNN), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, dan BPOM.
Pj Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Zaidirina mengatakan, MPP akan segera diresmikan, setelah Pemkab mendapat persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada akhir Desember 2022 lalu.
Dikatakannya, terkait pembangunan MPP yang sudah dilakukan Pemkab Tubaba, diantaranya membentuk Tim Percepatan Pembangunan MPP, Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan stakeholders, konsultasi dan koordinasi dengan Menpan-RB.
“Saya langsung yang memimpin, koordinasi dan konsultasi dengan Menpan-RB, sehingga izinnya bisa cepat diberikan. Bahkan, izin MPP Tubaba ini yang tercepat,” ujar Zaidirina.
Dia mengingatkan, seluruh OPD harus melakukan pelayanan melalui MPP, dan tidak lagi melakukan pelayanan diluar program.
“Serahkan secara sukarela, dan bersamaan. Instansi Vertikal saja semangat, dan Pemkab Tubaba harus lebih semangat,” imbuhnya.
Zaidirina juga mengingatkan, dengan adanya MPP, maka tidak ada OPD yang melakukan pelayanan diam-diam dan tidak boleh melakukan pelayanan diluar MPP sesuai amanah pemerintah pusat.
Dikatakannya, apabila 39 instansi Pemda telah bergabung, sebanyak 300 lebih layanan yang dapat diberikan melalui MPP. Hal tersebut, tidak terbatas dan akan mengajak instansi lainnya, karena layanan di MPP menggunakan digital.
“Beroperasinya MPP ini, memang membutuhkan tahapan dan proses. Nanti kita akan lihat, dimana kelemahannya. Memang tidak langsung sempurna, tapi secara perlahan-lahan akan kita perbaiki,” tukasnya.
Zaidirina menambahkan, konsep MPP yang dibangun adalah berkolaborasi dengan stakeholder, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan kerja sama yang baik dan tepat.
“Kita harus memberikan, dukungan yang kuat kepada Tubaba. Karena, saat ini hampir 100 persen tiyuh telah menggunakan smart village,” imbuhnya.
Artinya, Zaidirina, pelayanan publik, pelayanan pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan digital.“Nanti MPP, akan terintegrasi mulai dari kabupaten, kecamatan sampai tiyuh,” tandasnya. (***)
